Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jawa Timur, secara resmi menetapkan mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 berinisial SN sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan anggota DPRD dalam rentang tahun anggaran 2023-2026.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perkara ini diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,6 miliar.

Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adhy Surya menyatakan langkah hukum itu diambil usai penyidik merampungkan pengumpulan berbagai alat bukti.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa tersangka berinisial FS yang bertugas sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo.

Berdasarkan keterangan dari tersangka FS, terungkap bahwa SN diduga telah memberikan instruksi langsung untuk mengubah hasil penilaian KJPP.

Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menaikkan besaran nilai tunjangan perumahan anggota dewan sebesar 15 persen dari total hasil penilaian.

Penyidik menduga permintaan perubahan nilai appraisal itu muncul lantaran SN merasa tidak puas terhadap hasil ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik.

Angka yang telah dinaikkan secara sepihak itu kemudian dipakai menjadi landasan utama penyusunan besaran tunjangan yang dibayarkan kepada anggota DPRD.

Hingga kini, pihak kejaksaan masih terus mendalami kemungkinan adanya aliran dana lain serta keuntungan tambahan yang diterima oleh sang tersangka.

Proses penyidikan lanjutan masih berlangsung guna menelusuri potensi penambahan nilai kerugian negara serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Atas perbuatannya, SN dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai aturan pemberantasan korupsi.

Sehari sebelum penetapan SN, Kejari Ponorogo juga telah menetapkan FS sebagai tersangka dan menahannya di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo.