Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce.

Kebijakan tersebut diambil guna melindungi daya beli masyarakat yang dinilai masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan yang sedianya dimulai pada Agustus 2026 itu ditunda hingga situasi ekonomi membaik.

Purbaya menjelaskan penundaan ini diputuskan karena tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% dianggap belum cukup kuat untuk menopang tambahan beban.

Pemerintah tidak ingin berbagai kebijakan baru justru memberikan tekanan tambahan terhadap tingkat konsumsi masyarakat secara luas di pasaran.

Selain angka produk domestik bruto, kementerian juga akan memantau indikator lain seperti tingkat kepercayaan konsumen serta penjualan ritel.

Pihaknya berjanji akan segera menerbitkan regulasi resmi yang mengatur secara terperinci mengenai penundaan pemungutan pajak tersebut.

Bagi merchant yang terlanjur dipungut pajaknya sebelum pengumuman ini, pemerintah memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian dana.

Kendati demikian, penundaan ini hanya berlaku secara khusus untuk transaksi perdagangan dalam negeri di dalam platform marketplace.

Sementara itu, kebijakan fiskal lain seperti penunjukan PT Jalin sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dalam waktu dekat, kementerian terkait dijadwalkan segera merilis aturan khusus yang memuat rincian pencabutan sementara kebijakan pajak tersebut.

Langkah antisipatif juga disiapkan bagi para pedagang yang kedapatan sudah terlanjur dikenakan potongan sebelum penundaan ini resmi diumumkan ke publik.

Pemerintah memastikan bahwa mekanisme pengembalian dana akan segera diproses bagi pihak-pihak yang terdampak.

Kendati demikian, penegasan serupa disampaikan bahwa relaksasi ini eksklusif menyasar sektor domestik, sementara penunjukan PT Jalin untuk pemungutan PPN tetap berjalan normal.