Permohonan praperadilan terkait permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo resmi dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi yang diamanatkan undang-undang belum terbit.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi oleh negara adalah Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh pemohon.

Ketut menyatakan bahwa permohonan tersebut mengandung cacat formil karena kurang pihak setelah Menteri Keuangan tidak disertakan.

Menanggapi putusan tersebut, Roy Suryo menyatakan dirinya bersama tim kuasa hukum akan kembali mengajukan gugatan praperadilan.

Pengajuan ulang gugatan itu rencananya akan dilakukan dengan turut menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak terkait dalam permohonan.

Langkah serupa juga dikonfirmasi oleh kuasa hukum Roy, Refly Harun, yang memastikan pihaknya akan memasukkan kementerian tersebut.

Gugatan praperadilan ketiga ini sebelumnya didaftarkan ke pengadilan pada Rabu, 15 Juli 2026 dengan nomor perkara 118/Pid.

Pra/2026/PN JKT. SEL.

Perkara tersebut berfokus pada klasifikasi permintaan ganti kerugian sebesar Rp206 juta terkait proses penangkapan dirinya.

Penangkapan itu sebelumnya dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah serta pencemaran nama baik.

Kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo.