Struktur kabinet yang terlalu besar dalam pemerintahan saat ini dinilai memicu pemborosan anggaran negara secara signifikan.

Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh pakar hukum tata negara, Feri Amsari, di kawasan Jakarta Selatan.

Ia menyoroti wacana perombakan kabinet yang muncul sebelum tanggal 16.05.2026 mendatang.

Menurutnya, rencana perubahan tersebut menunjukkan para menteri yang terpilih sebelumnya belum siap bekerja secara optimal.

Feri menegaskan bahwa penunjukan posisi menteri semestinya berfokus pada perumusan kebijakan demi kepentingan masyarakat luas.

Ia kemudian membandingkan kondisi pemerintahan resmi dengan format Kabinet Bayangan.

Pihaknya mengklaim mampu menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola secara efektif dengan kekuatan 15 menteri saja.

Oleh karena itu, ia meminta agar penyelenggara negara tidak menghabiskan anggaran besar hanya untuk membayar gaji menteri.

Anggaran yang ada dinilai lebih baik dialirkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan publik secara menyeluruh.

Wacana perubahan formasi menteri tersebut mencuat di tengah sorotan tajam terhadap efektivitas kerja pemerintahan saat ini.

Dalam keterangannya, ia juga mengingatkan agar pembagian jabatan tidak sekadar menjadi ajang pembagian kekuasaan semata.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara agar keuangan publik tidak terkuras sia-sia. Dana yang tersedia harus diprioritaskan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.