Sebuah temuan mengejutkan menghebohkan institusi penegak hukum di wilayah Mumbai, India.

Sepuluh orang yang tercatat sebagai staf di departemen kepolisian setempat ternyata merupakan karyawan fiktif.

Meskipun tidak pernah diketahui bentuk pekerjaannya, mereka secara rutin menerima aliran dana gaji setiap bulan.

Pembayaran gaji bagi kesepuluh nama tersebut bahkan menghabiskan total dana mencapai Rs 6,5 Crore.

Dana besar itu dicairkan dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga 2020 atau selama 12 bulan penuh.

Praktik lancung ini baru terbongkar enam tahun kemudian ketika instansi terkait melakukan migrasi sistem.

Proses perpindahan dari perangkat lama ke sistem baru memperlihatkan kejanggalan pada daftar pegawai.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kehadiran para pekerja siluman tersebut sengaja disusupkan pihak tertentu.

Tujuannya jelas untuk meraup keuntungan pribadi demi kepentingan segelintir oknum tidak bertanggung jawab.

Departemen Kepolisian yang memimpin investigasi langsung melacak aliran dana ke nomor rekening terdaftar.

Berdasarkan laporan Times of India, nama-nama yang masuk daftar gaji resmi itu meliputi Ramdan Bhogle.

Selain itu terdapat pula Sudhakar Kadam, Sarju Yadav, Bhagwat Bhosale, serta Gunaji Khavkar.

Nama lainnya adalah Mahadev Haldankar, Rajendra Sonar, Uttam Thorat, Suryakant Patil, dan Panduran Kadam.

Kasus penipuan ini telah dilaporkan secara resmi ke kantor pusat Santa Nagar cabang kriminal.

Laporan tersebut diajukan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus.

Penyelidikan sementara menetapkan lima staf administrasi sebagai pihak yang didakwa melakukan tindak pidana.

Mereka dijerat dengan tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, pelanggaran kepercayaan, serta konspirasi kriminal.

Pihak departemen juga telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada dua staf yang terlibat langsung.

Kedua staf itu dituding membuat kartu identitas palsu serta skema pensiun kontribusi pasti fiktif.

Pemalsuan dokumen tersebut sengaja dilakukan demi memuluskan pembayaran gaji tidak sah bagi para pelaku.