Aktivis dan praktisi hukum Subhan Palal mengambil langkah hukum terkait status arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia tidak ingin dokumen penting tersebut mengalami persoalan sebagaimana sejumlah arsip bersejarah Indonesia di masa lalu.

Menurut Subhan, negara ini memiliki pengalaman traumatik mengenai hilangnya dokumen-dokumen bernilai tinggi yang perlu dilindungi secara hukum.

Ia menyebut sejarah hilangnya naskah proklamasi atau naskah Supersemar sebagai pengingat agar arsip ijazah presiden tidak mengalami nasib serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ijazah pejabat negara dalam pencalonan termasuk kategori arsip milik negara.

Subhan sebelumnya telah menelusuri keberadaan arsip tersebut ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memastikan status administrasinya.

Lembaga tersebut menyatakan masih melakukan koordinasi serta upaya penyelamatan arsip statis yang berkaitan dengan dokumen Komisi Pemilihan Umum.

Istilah penyelamatan dalam jawaban resmi itu menjadi alasan Subhan terus mempertanyakan status autentikasi dokumen pencalonan.

Ia menilai dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan seharusnya telah melalui prosedur autentikasi yang berlaku.

Karena belum diautentikasi dan hanya disebut dalam upaya penyelamatan, ia menganggap argumen keaslian dokumen sempat gugur untuk sementara.

Subhan kemudian membuat laporan resmi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut ditujukan kepada Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, serta Arsip Nasional Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana kearsipan.

Langkah hukum ini ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dikirimkan tidak mendapatkan tanggapan memadai kecuali dari lembaga kearsipan.

Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah mendorong pengelolaan seluruh dokumen historis dan hukum sesuai ketentuan.

Ia berharap pengalaman masa lalu mengenai hilangnya arsip penting tidak kembali terulang pada dokumen kenegaraan lainnya.