Kehadiran fisik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang kasus tuduhan ijazah palsu sangat dinantikan oleh pihak Roy Suryo.

Setiap gerak-gerik dan ekspresi pelapor dinilai menjadi bagian krusial dalam proses pembuktian di muka persidangan.

Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyatakan bahwa kehadiran secara luring sangat diperlukan untuk menilai respons pihak pelapor.

Ia menegaskan bahwa pembuktian perkara tersebut tidak boleh dilakukan melalui sarana lain selain kehadiran langsung di ruang sidang.

Majelis hakim dinilai perlu melihat secara langsung keterangan dan sikap pelapor terhadap klaim penghinaan yang dipersoalkan.

Pihaknya bahkan berpandangan bahwa kasus tersebut seharusnya tidak dilanjutkan jika pihak pelapor tidak hadir secara langsung.

Selain kehadiran fisik, tim hukum juga berharap dokumen ijazah yang menjadi pokok perkara dapat dibawa ke persidangan.

Dokumen tersebut dianggap perlu diperlihatkan agar proses verifikasi dapat berjalan secara independen dan terbuka.

Langkah ini dinilai akan memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menilai seluruh unsur yang diajukan dalam perkara.

Sebelumnya, proses hukum terkait masih berlanjut menyusul agenda penyerahan kesimpulan dari Persidangan Praperadilan III.

Abdul Gafur Sangaji selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut merangkum seluruh rangkaian persidangan.

Rangkaian sidang tersebut mencakup pembacaan permohonan hingga pemeriksaan para saksi dan ahli di pengadilan.