Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi menyerahkan usulan lahan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial di Jakarta.

Langkah tersebut diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sebuah audiensi resmi bersama jajaran pemerintah daerah.

Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdul Rohman Husen menyatakan bahwa daerahnya memiliki komitmen kuat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis melalui program ini.

Ia menyebutkan bahwa inisiatif ini merupakan perwujudan dari cita-cita lama daerah dalam memperluas akses belajar bagi masyarakat.

Menanggapi penyerahan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa usulan lahan ini akan segera ditindaklanjuti secara lintas instansi.

Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan proses pengecekan dan verifikasi dokumen persyaratan.

Verifikasi ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh ketentuan yang diarahkan oleh Presiden dapat terpenuhi dengan baik di lapangan.

Apabila seluruh syarat terpenuhi, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota akan memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat secara bertahap.

Fasilitas pendidikan tersebut dirancang untuk mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas.

Program Sekolah Rakyat ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrem.

Sasaran utamanya adalah anak-anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah, mengalami putus sekolah, maupun mereka yang berada dalam kategori berisiko putus sekolah.

Pemerintah mencatat bahwa hingga saat ini sudah ada lebih dari 15 ribu siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di fasilitas tersebut.

Pada tahun berjalan, pemerintah menambah kuota sekitar 30 ribu siswa agar target peserta didik pada tahun 2027 bisa mencapai lebih dari 45 ribu orang.

Kapasitas penerimaan siswa diproyeksikan melampaui 100 ribu pada tahun 2027 dan terus meningkat hingga 150 ribu pada tahun berikutnya.

Pemerintah bahkan menargetkan kapasitas tampung dapat mencapai lebih dari 500 ribu siswa pada periode 2029 hingga 2030.

Melalui rangkaian program ini, pemerintah berharap rantai kemiskinan di masyarakat dapat diputus secara bertahap melalui jalur pendidikan.