Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan batas garis kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2026.

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen dari catatan sebelumnya pada September 2025.

Besaran batas garis kemiskinan kini berada di angka Rp669.235 per kapita per bulan.

Masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran di atas nominal tersebut dinyatakan tidak lagi masuk kategori miskin.

Sebaliknya, penduduk yang pengeluarannya berada di bawah angka itu resmi dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik M Edy Mahmud menjelaskan komoditas makanan memegang peranan paling tinggi.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan tersebut mencapai 74,70 persen.

Sementara itu, peranan bukan komoditas makanan tercatat jauh lebih rendah yaitu sebesar 25,30 persen.

Berdasarkan skala rumah tangga, garis kemiskinan berada pada posisi Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan.

Perhitungan itu berasumsi bahwa satu rumah tangga secara rata-rata mempunyai 4,62 anggota keluarga.

Seluruh data perhitungan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Survei tersebut berfokus pada pencatatan pengeluaran individu maupun rumah tangga secara berkala.

Meski demikian, setiap provinsi memiliki standar garis kemiskinan yang berbeda-beda.

Perbedaan tersebut bergantung sepenuhnya pada tingkat harga serta komoditas yang dikonsumsi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mengalami penurunan.

Jumlah orang miskin turun sebanyak 430 ribu orang sehingga menjadi 22,93 juta penduduk.

Persentase tingkat kemiskinan nasional pun ikut menyusut menjadi 8,07 persen.

Angka persentase tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode September 2025 yang mencapai 8,25 persen.

Pulau Jawa mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia dengan angka 12,02 juta orang.

Wilayah Pulau Sumatra menyusul di posisi berikutnya dengan total 5 juta penduduk miskin.