Pemerintah menggenjot proyek strategis nasional berupa penyediaan infrastruktur gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga secara masif.

Langkah tersebut diambil guna memperluas akses energi bersih serta menekan tingkat ketergantungan domestik terhadap pasokan LPG impor.

Proyeksi Pembangunan Sambungan Rumah

Proyek pembangunan jaringan gas tersebut diproyeksikan mampu mencapai total 1.450.000 sambungan rumah dalam rentang waktu hingga tahun 2029.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari memaparkan rincian skema pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan target besar itu.

Sebanyak 600.000 sambungan dialokasikan melalui APBN, sedangkan 350.000 sambungan dikerjakan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Sisa target sebanyak 500.000 sambungan rumah rencananya akan bersumber langsung dari dana investasi milik Badan Usaha Milik Negara.

Kebutuhan anggaran untuk setiap titik sambungan rumah dihitung memakai pendekatan rule of thumb sebesar Rp 10 juta per unit.

Besaran biaya tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian berdasarkan hasil perencanaan teknis serta kondisi di lapangan.

Faktor lain seperti lokasi pembangunan dan hasil proses pengadaan juga akan mempengaruhi total kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, target penambahan sambungan terus digenjot di berbagai kabupaten dan kota.

Sejumlah wilayah seperti Kota Jambi, Kota Bontang, dan Kabupaten Gresik masuk ke dalam daftar lokasi yang mengalami penambahan target.

Selain itu, pengerjaan tahap pertama di Kabupaten Cirebon kini sedang berlangsung dengan sasaran ribuan sambungan rumah.

Pemerintah turut menyiapkan tahapan percepatan di delapan wilayah berbeda untuk memaksimalkan ketersediaan jaringan gas nasional.