Pengadilan Israel mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara usulan kontroversial pembangunan parit berisi buaya di fasilitas penahanan warga Palestina.

Keputusan tersebut dikeluarkan melalui perintah sementara pada hari Minggu oleh Hakim Abvraham Rubin.

Langkah hukum ini diambil setelah organisasi hak hewan Let the Animals Live melayangkan gugatan resmi.

Gugatan itu diajukan untuk menggugat Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman, Menteri Keamanan Itamar Ben Gvir, serta Dinas Penjara Israel.

Fokus utama dari gugatan tersebut adalah kekhawatiran terhadap potensi perlakuan buruk terhadap hewan serta risiko bagi staf penjara.

Hakim Rubin menyatakan bahwa klaim mengenai ancaman kerugian terhadap buaya tersebut memerlukan investigasi mendalam.

Perintah pengadilan secara tegas melarang segala bentuk pemindahan atau persiapan buaya hingga ada ketetapan hukum lebih lanjut.

Pihak berwenang terkait diberikan batas waktu hingga hari Rabu untuk memberikan tanggapan resmi atas petisi yang diajukan.

Sebelum perintah ini dikeluarkan, proses penggalian parit di Penjara Ketziot yang terletak di distrik Negev dilaporkan telah dimulai.

Sejumlah lembaga di Israel sebenarnya sudah lama menolak gagasan penempatan buaya di sekitar area sel tahanan Palestina.

Kementerian Perlindungan Lingkungan bersama Otoritas Alam dan Taman sebelumnya menilai langkah klasifikasi ulang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pada bulan Juli 2025, Salman sempat mengubah status buaya Nil dari kategori hewan yang dilindungi menjadi hewan yang dapat dipelihara.

Kebijakan tersebut dinilai sejalan dan memuluskan usulan yang sebelumnya digagas oleh Ben Gvir.

Di luar rencana tersebut, kondisi tahanan Palestina di Israel dilaporkan menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan.

Banyak tahanan yang harus menghadapi tindakan penyiksaan, pengabaian kebutuhan medis, hingga kurangnya asupan konsumsi yang layak.

Data dari kelompok advokasi mencatat ada lebih dari 9.600 warga Palestina yang saat ini berada di dalam tahanan Israel.

Jumlah tersebut mencakup 84 perempuan serta 350 anak-anak yang sebagian besar ditangkap tanpa melalui proses hukum yang sah.