Polemik mengenai keaslian dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perhatian luas di ruang publik.

Sejumlah pihak terus mempersoalkan dokumen tersebut melalui berbagai langkah dan pernyataan hukum.

Guru Besar Hukum Pidana Binsar Gultom mempertanyakan dasar kepentingan pihak-pihak yang terus menggugat.

Ia menyoroti kedudukan hukum serta kerugian yang dialami oleh Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo.

Menurut pandangan hukum, tuduhan di ruang publik tidak cukup dilontarkan tanpa kejelasan legal standing.

Pihak yang mengajukan tuduhan wajib membuktikan dalil yang mereka sampaikan secara transparan.

Dalam ranah hukum pidana maupun perdata, beban pembuktian berada di pihak yang menuduh.

Oleh karena itu, pihak tertuduh tidak semestinya diminta untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka.

Proses hukum harus berlandaskan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Persoalan ini bukan sekadar asumsi atau opini yang berkembang liar di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen akademik tersebut palsu.

Roy Suryo dan Dokter Tifa sendiri harus berurusan dengan aparat hukum akibat tuduhan tersebut.

Keduanya kini tengah menempuh proses hukum melalui jalur praperadilan untuk perkara masing-masing.

Dalam praktiknya, proses hukum yang sedang ditempuh oleh Roy Suryo dan Dokter Tifa berkaitan dengan langkah praperadilan atas perkara pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah tersebut.

Binsar menekankan agar penegakan hukum berjalan objektif sesuai koridor pembuktian yang valid.