Sebuah dealer kendaraan di Amerika Serikat harus membayar kewajiban finansial yang cukup besar akibat kasus pelanggaran hukum.

Perusahaan tersebut diduga melakukan penarikan kembali mobil milik anggota militer secara paksa tanpa izin pengadilan yang sah.

Kasus ini mencuat setelah seorang tentara perempuan tetap mengalami penyitaan kendaraan meskipun telah menyerahkan dokumen tugas militer.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa ia harus segera berangkat untuk menjalankan operasi pertahanan di wilayah perbatasan Meksiko.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa dealer tersebut juga mengabaikan pengembalian uang jaminan sewa kendaraan.

Uang jaminan serta pembayaran sewa di muka tersebut tidak dikembalikan kepada para prajurit yang mengakhiri kontrak lebih awal.

Penghentian kontrak sewa ini dilakukan karena para prajurit menerima perintah penugasan resmi untuk melayani negara.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Hak Sipil Anggota Militer, kendaraan milik tentara aktif tidak boleh disita tanpa perintah pengadilan.

Pihak dealer menyelesaikan persoalan hukum ini tanpa harus melalui proses persidangan panjang dan tanpa pengakuan tanggung jawab.

Sebagai bagian dari penyelesaian, perusahaan setuju membayarkan kompensasi uang senilai $77.348 kepada para tentara.

Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar denda perdata sebesar $60.000 kepada pihak berwenang di wilayah tersebut.

Dealer juga harus melakukan pembenahan kebijakan internal serta pelatihan ketat agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.