Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perbincangan publik dan berpotensi menyeret Universitas Gadjah Mada.

Sorotan ini mengemuka karena perhatian hukum dinilai tidak boleh hanya berfokus kepada pemilik dokumen saja.

Guru Besar Hukum Pidana Binsar Gultom berpendapat bahwa secara logika hukum kecil kemungkinan seseorang memalsukan dokumen akademiknya sendiri tanpa keterlibatan pihak penerbit.

Menurut pandangannya, institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut harus menjadi sasaran pemeriksaan apabila tuduhan benar.

Ia menilai sengketa kewenangan administrasi perguruan tinggi semacam itu seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan lewat Pengadilan Negeri.

Permasalahan ini mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Di sisi lain, pihak Universitas Gadjah Mada telah berulang kali menegaskan bahwa ijazah milik mantan presiden tersebut adalah asli.

Kendati demikian, PTUN Jakarta sebelumnya sempat menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak UGM.

Penolakan tersebut berkaitan dengan sengketa informasi publik mengenai dokumen akademik.

Majelis hakim juga menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang memerintahkan agar sebagian dokumen akademik tersebut dikategorikan sebagai informasi publik.

Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas menolak seluruh keberatan dari pemohon serta menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat.

Keputusan tersebut merujuk pada ketentuan nomor 055/X/KIP-PSI-A/2025 yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2026.

Melalui putusan ini, sebagian dokumen akademik mantan kepala negara tersebut diperintahkan untuk dikategorikan sebagai informasi publik.

Meski demikian, Binsar kembali mengingatkan agar setiap tuduhan pemalsuan wajib didukung oleh alat bukti yang kuat serta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.