Kementerian Dalam Negeri menyatakan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di Provinsi Jawa Timur.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar tepat sasaran bagi masyarakat.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembinaan pemerintah daerah serta penguatan perencanaan pembangunan yang matang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan penegasan tersebut di Kota Surabaya pada hari Senin.

Kegiatan kolaborasi ini turut melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, serta BRI secara langsung.

Pihak kementerian memastikan program perumahan ini masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen tersebut mencakup RPJMD, Renstra perangkat daerah, RKPD, hingga APBD secara berkesinambungan.

Selain itu, pembinaan kepada pemda difokuskan pada pembebasan BPHTB serta retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah juga mendorong percepatan penerbitan PBG agar tidak lebih dari 10 hari tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Sinkronisasi data perumahan dilakukan melalui koordinasi antara BPS, Dukcapil, serta dinas terkait di tingkat daerah.

Langkah pendataan ini krusial untuk memetakan backlog kepemilikan rumah dan kelayakan hunian warga.

Acara tersebut juga dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait bersama sejumlah pejabat tinggi serta masyarakat peserta program KUR.

Penguatan Tata Kelola Hunian dan Apresiasi Kolaborasi

Di samping aspek perizinan dan pendanaan, tata kelola lingkungan hunian yang layak, aman, serta nyaman turut menjadi perhatian utama dalam menyukseskan program ini.

Wiyagus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri PKP selaku inisiator serta seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam acara tersebut.

Pertemuan strategis di Surabaya ini turut dihadiri oleh Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta warga yang menjadi peserta program KUR.