Langkah hukum baru kembali diambil oleh KMRT Roy Suryo dalam statusnya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Roy mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji kembali prosedur penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya.

Berdasarkan sistem informasi perkara, permohonan tersebut didaftarkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026.

Registrasi perkara ini tercatat dengan nomor 129/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jadwal sidang perdana untuk memeriksa permohonan tersebut telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026.

Klasifikasi perkara yang diajukan berfokus pada sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka.

Pihak termohon pertama dalam perkara ini adalah Kapolda Metro Jaya beserta jajaran penyidik terkait.

Sementara itu, pihak termohon kedua melibatkan unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Upaya hukum ini menjadi permohonan praperadilan kedua yang diajukan untuk objek permasalahan yang sama.

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026, hakim tunggal I Ketut Darpawan menolak praperadilan serupa.

Hakim menilai pengajuan praperadilan setelah pelimpahan pokok perkara merupakan bentuk upaya menunda jalannya persidangan.

Selain itu, permohonan terkait ganti kerugian yang diajukan Roy Suryo juga masih berjalan di pengadilan yang sama.