Pegiat media sosial Ariyo Bimo membeberkan momen penting ketika Roy Suryo bersama rekan-rekannya diperlihatkan dokumen asli.

Polda Metro Jaya menunjukkan bentuk fisik ijazah Presiden ketujuh Joko Widodo pada 15 Desember 2025 lalu.

Pertemuan tersebut terlaksana dalam agenda gelar perkara khusus yang sebelumnya memang diminta oleh pihak Roy Suryo.

Meski demikian, mereka tidak memperoleh izin untuk menjalankan pemeriksaan forensik secara mandiri.

Situasi itu terjadi karena dokumen penting tersebut berstatus sebagai barang bukti yang wajib dijaga keamanannya.

Memasuki bulan Maret 2026, dinamika hukum berubah setelah Rismon mengajukan mekanisme restorative justice.

Pakar digital forensik itu mengaku telah merampungkan penelitian ulang secara independen terkait dokumen tersebut.

Ia memperhitungkan berbagai variabel baru mulai dari geometri, rotasi, transisi, hingga pencahayaan dan resolusi gambar.

Kajian mendalam itu membuatnya mengoreksi kesimpulan awal yang pernah ia tulis dalam buku karyanya.

Rismon akhirnya mengakui bahwa riset awalnya dalam buku Jokowi’s White Paper keliru.

Ia juga menyimpulkan secara terbuka bahwa ijazah milik Joko Widodo adalah asli.

Bimo menjelaskan bahwa rangkaian kronologi tersebut memberikan petunjuk kuat mengenai evaluasi posisi ilmiah.

Setelah memperoleh tambahan informasi dan data, Rismon dinilai mempertimbangkan risiko hukum yang ada.

Langkah rasional tersebut berujung pada penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau SP3.

Penerbitan SP3 oleh kepolisian tersebut resmi keluar pada tanggal 14 April 2026.