Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menyampaikan pandangannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa sang pemimpin negara tidak harus merasa memiliki kewajiban untuk membayar utang budi politik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut pandangannya, rasa berutang budi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepentingan bangsa serta prinsip etika bernegara.

Denny berpendapat bahwa etika dalam politik praktis bukanlah sebuah kuitansi yang harus dilunasi selamanya tanpa memandang aturan.

Ia juga menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya tidak bisa dilepaskan dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan yang sama, Denny mengulas ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait mekanisme pemberhentian pemimpin negara.

Ia menegaskan bahwa proses konstitusional tersebut hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh fakta dan alat bukti yang sah.

Selain itu, ia turut menyebut sejumlah isu publik yang menurutnya layak untuk ditelusuri lebih lanjut sesuai dengan hukum.

Berbagai dugaan yang beredar di ruang publik tersebut harus diperlakukan sebagai sangkaan dan bukan langsung sebagai sebuah kebenaran.

Hingga saat berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Lebih lanjut, ia menyebutkan berbagai isu yang beredar seperti akun fufufafa, laporan akademisi, hingga dugaan ijazah dan narkoba yang harus diposisikan sebagai dugaan semata.

Berbagai tudingan tersebut memerlukan pembuktian hukum yang memadai sebelum melangkah pada mekanisme konstitusional, sementara pihak Istana belum memberikan respons resmi.