Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai jumlah penduduk yang mengalami kekurangan gizi.

Pernyataan tersebut menyoroti klaim sebanyak 112 juta masyarakat Indonesia yang disebut masih kekurangan gizi berdasarkan rujukan data Susenas.

Kementerian Kesehatan diminta untuk segera menjelaskan secara terbuka mengenai indikator serta metodologi yang digunakan dalam menghasilkan angka tersebut.

Charles menilai bahwa Survei Sosial Ekonomi Nasional merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga yang tidak dirancang untuk mengukur status gizi secara langsung.

Indonesia sendiri telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur status gizi masyarakat melalui Survei Kesehatan Indonesia dan Survei Status Gizi Indonesia.

Kedua survei tersebut selama ini telah menjadi acuan utama yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan perbaikan gizi nasional.

Evaluasi dan penyusunan kebijakan publik dinilai harus dibangun di atas indikator yang tepat agar sasaran program dapat tercapai secara maksimal.

Kejelasan indikator ini dianggap sangat penting untuk memperjelas tujuan utama dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Bila fokus utama program adalah perbaikan gizi, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator valid seperti penurunan stunting hingga anemia.

Publik juga berhak mengetahui secara transparan apakah program pemberian makan tersebut bertujuan untuk memperbaiki gizi atau memberi makan seluruh anak.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa angka 112 juta penduduk tersebut bersumber dari empat desil terbawah data Susenas 2024.

Pemerintah merencanakan pembukaan 13 ribu dapur Makanan Bergizi Gratis secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.