Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan telah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kebijakan tersebut diputuskan pada tahun lalu tetapi baru dieksekusi pada tahun ini.

Purbaya menegaskan implementasi kenaikan tunjangan ini tidak akan memperlebar defisit anggaran pemerintah.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui apakah pemerintah juga menyiapkan kebijakan serupa untuk menaikkan tunjangan kinerja guru di daerah tertinggal.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menjelaskan tunjangan kinerja pegawai Kemhan dan prajurit TNI naik antara 70 persen sampai 90 persen.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana menyatakan penyesuaian diajukan karena tukin tidak pernah naik sejak 2018.

Usulan tersebut memenuhi persyaratan PermenPAN-RB, termasuk memiliki indeks Reformasi Birokrasi di atas 80.

Selain itu, instansi tersebut juga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama lima tahun berturut-turut.

Kenaikan tukin itu diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 42 dan Nomor 43 Tahun 2026.

Kemhan kini sedang menyusun aturan turunan berupa Permenhan dan Perpang sebagai dasar pelaksanaan teknis di lapangan.

Berdasarkan salinan Perpres, besaran tukin ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing personel.

Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menerima tukin sebesar Rp 48,61 juta per bulan.

Sementara itu, Kepala Staf Umum TNI serta para wakil kepala staf menerima tukin sebesar Rp 44,87 juta per bulan.