Gelombang kemarahan muncul dari berbagai elemen masyarakat di Yordania terhadap keberadaan serdadu asing di wilayah negara mereka.

Lebih dari 130 figur penting termasuk tokoh politik, akademisi, budayawan, serta suku-suku lokal menyerukan penarikan militer asing.

Mereka mendesak pembatalan atau pembatasan perjanjian militer yang telah disepakati kerajaan dengan Amerika Serikat.

Para penandatangan petisi memperingatkan bahwa kehadiran tentara luar negeri membuat Yordania sangat rentan terhadap krisis.

Negara tersebut dinilai berisiko tinggi terseret ke dalam perang regional yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh rangkaian serangan rudal dan drone Iran yang menyasar fasilitas penampungan pasukan AS.

Insiden tersebut terbukti menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika Serikat sekaligus merusak berbagai aset militer.

Perdebatan publik pun memanas mengenai posisi Yordania yang dianggap telah dijadikan target dalam konfrontasi militer.

Masyarakat menuntut agar seluruh pakta keamanan dievaluasi kembali secara transparan melalui Majelis Nasional.

Lembaga sipil dan perwakilan rakyat dinilai berhak memeriksa kewajiban yang berdampak langsung pada kedaulatan negara.

Pernyataan bersama yang dirilis pekan lalu itu menegaskan bahwa eskalasi militer di kawasan membawa ancaman nyata bagi stabilitas dalam negeri.

Oleh karena itu, transparansi publik mengenai ketentuan kerja sama pertahanan menjadi tuntutan mutlak yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah.