Partai Gerindra disarankan agar tidak mengambil tindakan keras secara frontal terhadap kader mereka yang kini mencatatkan tingkat elektabilitas tinggi.

Langkah konfrontatif dikhawatirkan justru memberikan panggung baru bagi politisi tersebut untuk memainkan narasi sebagai pihak yang terzalimi di ruang publik.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menyampaikan pandangan ini melalui kanal YouTube miliknya.

Ia menilai bahwa pendekatan internal harus dijalankan secara cermat dan penuh perhitungan matang agar tidak memicu gesekan politik.

Strategi utama yang dinilai paling tepat adalah merangkul kader tersebut namun tetap mengunci ruang geraknya secara politik.

Metode ini dianalogikan mirip dengan penerapan konsep golden handcuffs dalam organisasi kepartaian.

Dewan Pimpinan Pusat dapat memberikan berbagai penugasan resmi yang spesifik serta menyita banyak waktu di tingkat regional.

Berbagai aktivitas lapangan seperti menemui warga hingga menangani korban bencana dapat terus dilakukan.

Fokus penugasan tersebut harus diarahkan sepenuhnya agar tetap berada di wilayah Jawa Barat.

Kebijakan penugasan regional ini dinilai efektif menutup ruang safari politik lintas provinsi tanpa terkesan sebagai bentuk pelarangan.

Berdasarkan rilis survei dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting pada akhir Juli 2026, tingkat elektabilitas kader tersebut menduduki posisi puncak.

Dalam simulasi semi terbuka lembaga tersebut, perolehan angka yang didapat mencapai 35%.

Sementara itu, Prabowo Subianto berada di peringkat kedua dalam simulasi yang sama dengan perolehan sebesar 14,5%.

Keunggulan tersebut semakin terlihat jelas tatkala simulasi head to head dilakukan oleh lembaga survei.

Angka keunggulan melebar hingga mencapai 59% berbanding 28,3% untuk perolehan Prabowo.

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Indikator Politik Indonesia dalam simulasi elektabilitas kandidat.

Meskipun tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo tercatat lebih tinggi, tingkat kesukaan responden justru jauh berpihak kepada kader Gerindra tersebut.