Kementerian Kesehatan resmi membebastugaskan sementara sebanyak 10.564 peserta Program Internship Dokter Indonesia.

Kebijakan tersebut diambil agar para peserta dapat menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

Langkah ini dikeluarkan menyusul enam kasus meninggalnya peserta program magang yang terjadi sepanjang tahun 2026.

Seluruh kasus tersebut sebelumnya telah melalui proses audit serta investigasi bersama tim gabungan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, menyampaikan penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan akan diberikan kepada ribuan peserta yang saat ini bertugas di berbagai wilayah.

Rangkaian pemeriksaan meliputi medical check-up, pengecekan fisik, tes laboratorium, hingga skrining kesehatan jiwa.

Seluruh peserta program internship akan dibebastugaskan sementara mulai tanggal 30 Juli hingga 14 Agustus 2026.

Selama rentang waktu tersebut, para peserta difokuskan sepenuhnya untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan.

Hasil pemeriksaan medis ini nantinya akan menjadi landasan penilaian kondisi kesehatan masing-masing peserta.

Evaluasi kesehatan tersebut juga akan diselaraskan dengan pencapaian kompetensi melalui buku catatan kegiatan atau logbook.

Peserta yang sudah memenuhi target kompetensi serta dinyatakan sehat diperbolehkan menyelesaikan program tanpa perpanjangan.

Selain skrining kesehatan, pihak kementerian juga memperkuat sistem pendampingan bagi para peserta magang di lapangan.

Komunikasi aktif antara peserta, dokter pendamping, pihak wahana, komite kedokteran, dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.

Penguatan komunikasi ini bertujuan mendeteksi secara lebih dini berbagai persoalan yang mungkin dihadapi peserta.

Perbaikan tata kelola program magang sendiri telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/594/2026.

Regulasi baru tersebut mengatur pedoman penyelenggaraan program internsip bagi dokter maupun dokter gigi secara komprehensif.

Aturan ini mencakup perlindungan peserta, pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu, serta pengaturan jadwal.

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, turut memberikan tanggapan terkait implementasi aturan.

Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi hasil investigasi telah diakomodasi dengan baik ke dalam regulasi tersebut.

Pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar aturan baru ini dijalankan secara konsisten di lapangan.