Hakim federal di New Jersey menolak gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi.

Keputusan tersebut diambil untuk melindungi informasi pribadi yang bersifat rahasia dari para pemilih terdaftar.

Alasan Penolakan Gugatan Hukum

Hakim Distrik AS Zahid Quraishi memutuskan bahwa otoritas federal tidak memiliki dasar hukum yang memadai.

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1960 dinilai tidak memberikan wewenang untuk memaksa penyerahan basis data elektronik negara bagian.

Pemerintah pusat sebelumnya berpendapat bahwa jaksa agung mempunyai hak luas guna memeriksa catatan pemilih.

Namun pandangan luas tersebut ditolak melalui pendapat hukum sepanjang 17 halaman yang telah dikeluarkan.

Teks undang-undang yang berlaku hanya mencakup dokumen fisik yang berada dalam penguasaan petugas pemilu.

Sistem daftar pendaftaran pemilih New Jersey beroperasi sebagai sistem elektronik yang terus diperbarui.

Pemaksaan kepatuhan justru berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan undang-undang pemilu federal lainnya.

Polemik Data dan Respons Pejabat

Departemen Kehakiman sempat menyoroti kesalahan perangkat lunak yang mendaftarkan ribuan warga asing.

Kendati demikian, pengadilan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak memengaruhi batasan kewenangan inspeksi.

Sejumlah pengadilan distrik lain juga mengambil langkah serupa dalam menolak upaya penyitaan data pemilih.

Jaksa Agung New Jersey menyampaikan apresiasi atas keputusan pengadilan yang dinilai tepat.

Kelompok hak-hak sipil menyambut baik putusan ini sebagai perlindungan terhadap partisipasi warga.

Pemerintahan diprediksi akan membawa putusan penolakan pengadilan federal tersebut ke tingkat banding.