Seorang bankir terkemuka asal Lebanon bernama Antoun Sehnaoui mendadak menjadi sorotan publik internasional setelah kedapatan makan malam bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Momen tersebut terungkap setelah jurnalis Axios, Barak Ravid, membagikan foto pertemuan yang berlangsung di sebuah restoran.

Dalam jamuan makan malam itu, Sehnaoui dan mantan utusan AS Morgan Ortagus hadir bersama Netanyahu serta para pejabat Amerika Serikat lainnya.

Situs web This is Beirut yang berafiliasi dengan sang bankir turut melaporkan rincian kegiatan tersebut sebagai acara makan malam khusus.

Hakim Ahmad Rami Al Hajj dari Mahkamah Kasasi langsung merilis pemberitahuan selama 30 hari untuk aparat keamanan.

Perintah itu meminta pasukan keamanan agar segera menemukan serta menginterogasi Sehnaoui yang saat ini masih berada di Amerika Serikat.

Kendati demikian, instruksi penegak hukum tersebut berpotensi memicu penahanan setibanya ia kembali ke wilayah Lebanon.

Aturan Hukum Boikot Israel

Lebanon memiliki regulasi ketat yang secara tegas melarang seluruh warga negaranya untuk menjalin kontak atau berhubungan dengan Israel.

Undang-undang yang dikenal sebagai Boikot Israel tersebut resmi disahkan dan mulai berlaku sejak tahun 1955 silam.

Regulasi historis ini ditandatangani oleh mantan Presiden Camille Chamoun bersama jajaran pejabat tinggi pemerintah pada masa itu.

Aturan tersebut memuat 13 pasal rinci yang melarang segala bentuk hubungan komersial maupun transaksi keuangan.

Pasal pertama melarang individu maupun entitas membuat perjanjian langsung atau tidak langsung dengan pihak berdomisili di Israel.

Sementara itu, pasal kedua melarang impor produk apa pun yang dibuat di Israel atau mengandung komponen buatan negara tersebut.

Pelanggar aturan ini terancam hukuman penjara mulai dari tiga bulan hingga tiga tahun lamanya.

Selain kurungan penjara, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kerja paksa antara tiga hingga sepuluh tahun.

Kantor Boikot Israel di bawah Kementerian Ekonomi bersama Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri bertugas menegakkan aturan ini.

Sistem pengadilan militer di Lebanon juga memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili berbagai pelanggaran undang-undang tersebut.