Regulasi Ketat Lebanon Ancam Penjara Pelanggar UU Boikot Israel
Seorang bankir terkemuka asal Lebanon bernama Antoun Sehnaoui mendadak menjadi sorotan publik internasional setelah kedapatan makan malam bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Momen tersebut terungkap setelah jurnalis Axios, Barak Ravid, membagikan foto pertemuan yang berlangsung di sebuah restoran.
Dalam jamuan makan malam itu, Sehnaoui dan mantan utusan AS Morgan Ortagus hadir bersama Netanyahu serta para pejabat Amerika Serikat lainnya.
Situs web This is Beirut yang berafiliasi dengan sang bankir turut melaporkan rincian kegiatan tersebut sebagai acara makan malam khusus.
Hakim Ahmad Rami Al Hajj dari Mahkamah Kasasi langsung merilis pemberitahuan selama 30 hari untuk aparat keamanan.
Perintah itu meminta pasukan keamanan agar segera menemukan serta menginterogasi Sehnaoui yang saat ini masih berada di Amerika Serikat.
Kendati demikian, instruksi penegak hukum tersebut berpotensi memicu penahanan setibanya ia kembali ke wilayah Lebanon.
Aturan Hukum Boikot Israel
Lebanon memiliki regulasi ketat yang secara tegas melarang seluruh warga negaranya untuk menjalin kontak atau berhubungan dengan Israel.
Undang-undang yang dikenal sebagai Boikot Israel tersebut resmi disahkan dan mulai berlaku sejak tahun 1955 silam.
Regulasi historis ini ditandatangani oleh mantan Presiden Camille Chamoun bersama jajaran pejabat tinggi pemerintah pada masa itu.
Aturan tersebut memuat 13 pasal rinci yang melarang segala bentuk hubungan komersial maupun transaksi keuangan.
Pasal pertama melarang individu maupun entitas membuat perjanjian langsung atau tidak langsung dengan pihak berdomisili di Israel.
Sementara itu, pasal kedua melarang impor produk apa pun yang dibuat di Israel atau mengandung komponen buatan negara tersebut.
Pelanggar aturan ini terancam hukuman penjara mulai dari tiga bulan hingga tiga tahun lamanya.
Selain kurungan penjara, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kerja paksa antara tiga hingga sepuluh tahun.
Kantor Boikot Israel di bawah Kementerian Ekonomi bersama Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri bertugas menegakkan aturan ini.
Sistem pengadilan militer di Lebanon juga memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili berbagai pelanggaran undang-undang tersebut.
Update Terbaru
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB






