Kementerian Perdagangan mengungkap penyebab turunnya realisasi kewajiban pasokan ke pasar domestik untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan skema DMO bersifat mengikat dan berbanding lurus dengan ekspor CPO.

Menurutnya, kewajiban DMO baru berlaku manakala produsen melakukan aktivitas ekspor minyak kelapa sawit mentah.

Besaran pasokan Minyakita sangat bergantung pada volume ekspor CPO dan produk turunannya.

Pemerintah tidak bisa memaksa pengusaha untuk memproduksi Minyakita melebihi kuota kewajiban ekspor mereka.

Berdasarkan data Kemendag per 17 Juli 2026, realisasi DMO Minyakita periode 1-17 Juli 2026 mencapai 53.059 ton.

Angka tersebut turun sebesar 1,02 persen secara month-to-month dan merosot 56,02 persen secara year-on-year.

Pasokan DMO periode Juli 2026 tersebut berasal dari 61 produsen minyak goreng.

Sebanyak 60 produsen di antaranya telah memenuhi ketentuan minimal 35 persen distribusi ke BUMN.

Total realisasi DMO Minyakita pada 26 Desember 2025 hingga 17 Juli 2026 menyentuh 738.197 ton.

Sebanyak 378.354 ton atau 50,16 persen didistribusikan melalui Perum Bulog dan ID Food.

Bulog menyalurkan sebesar 284.801 ton atau 37,76 persen dari total distribusi.

ID Food mendistribusikan sebanyak 93.553 ton atau 12,40 persen.

Sementara itu, porsi untuk non-BUMN tercatat sebesar 375.914 ton atau 49,84 persen.

Iqbal menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir akan potensi kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Struktur produksi minyak goreng nasional tidak hanya ditopang oleh Minyakita saja.

Pasar juga didominasi oleh produk merek kedua serta minyak goreng kemasan premium.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024.

Aturan tersebut memuat ketentuan penanganan dan sanksi jika terjadi kelangkaan pasokan.

Pemerintah akan menagih produsen untuk memenuhi ketentuan apabila minyak goreng susah ditemukan di pasar rakyat.