Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan yang diduga diraup oleh satu grup perusahaan penggilingan beras.

Ia menegaskan bahwa angka triliunan rupiah tersebut bukan merupakan keuntungan bisnis yang wajar melainkan bentuk perampasan hak rakyat.

Pernyataan itu disampaikan berdasarkan hasil analisis Kementerian Pertanian mengenai tata niaga beras nasional yang mengungkap berbagai penyimpangan sektor pangan.

Kementan mencatat peredaran beras premium yang tidak memenuhi standar mutu diperkirakan menyebabkan kerugian hingga Rp98 triliun bagi konsumen.

Selain itu peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan juga berpotensi menimbulkan kerugian mencapai Rp71,9 triliun per tahun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun pada 2025 melalui berbagai lembaga dan pembiayaan.

Nilai produksi padi nasional mencapai sekitar Rp537 triliun dengan produksi beras sebanyak 34,69 juta ton.

Pendapatan rumah tangga petani tercatat hanya sekitar Rp1,87 juta dari alokasi nilai sebesar Rp215 triliun.

Sebaliknya pengusaha penggilingan padi memperoleh porsi sekitar Rp259 triliun termasuk temuan keuntungan tidak wajar dari praktik penipuan mutu.

Amran mengatakan rantai pasok beras masih dikuasai pelaku usaha besar yang memanfaatkan berbagai fasilitas pemerintah untuk kegiatan komersial.

Kementan menemukan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56 persen di pasaran.

Dari total beras premium yang beredar sekitar 39,75 persen atau setara 12,2 juta ton diperkirakan tidak memenuhi standar mutu.

Struktur penguasaan pasokan gabah nasional juga didominasi oleh 1.056 penggilingan skala besar yang menguasai sekitar 40 persen.