Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memberikan peringatan keras kepada pihak yang mencoba menghardik program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang mencerca upaya negara dalam memberi makan rakyat kelaparan akan berhadapan langsung dengannya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jumhur dalam Konferensi Sungai Indonesia 2026 di Mojokerto pada Senin, 27 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pandangannya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca di hadapan para peserta.

Menurut Jumhur, memberikan makanan kepada rakyat yang sedang mengalami kelaparan merupakan sebuah kewajiban moral mendasar dari negara.

Ia menilai program tersebut tidak pantas untuk dicerca karena menyangkut hajat hidup masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan.

Jumhur juga menyinggung agenda revolusi ekonomi yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berkomitmen untuk membenahi sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang selama ini dinilai rawan terhadap berbagai praktik kecurangan.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menindak tegas berbagai bentuk penyelewengan yang berpotensi mengganggu jalannya program kerakyatan.

Di hadapan para wartawan, Jumhur menjelaskan bahwa tangisannya dipicu oleh data memilukan mengenai kondisi jutaan warga yang mengalami kelaparan kronis.

Berdasarkan studi dari ADB dan Bappenas periode 2016 hingga 2018, tercatat ada 22 juta orang yang masuk dalam kategori kelaparan kronis.

Kelompok masyarakat inilah yang menjadi sasaran utama dari distribusi program Makan Bergizi Gratis untuk menyelamatkan mereka.

Meski mengakui potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya, Jumhur menegaskan bahwa penindakan harus diarahkan pada pelanggar hukum, bukan programnya.

Ia kembali menegaskan bahwa tindakan menghardik program bantuan bagi orang lapar adalah hal yang tidak bisa ia toleransi sama sekali.