Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menegaskan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengalami reorientasi besar.

Pemerintah disebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar.

Negara kini memperkuat perannya guna memastikan pemerataan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menjadi pembicara kunci dalam acara seminar di Universitas Nasional, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Menurut Jumhur, kebijakan Presiden Prabowo yang kerap dinilai populis memiliki landasan ideologis yang kuat.

Negara harus hadir untuk menjalankan amanat konstitusi agar kekayaan nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ia menilai model pembangunan yang terlalu liberal telah memperlebar jurang kesenjangan penguasaan aset nasional.

Pemerintah mulai memperkuat intervensi negara melalui sejumlah kebijakan strategis.

Penguatan koperasi dijadikan salah satu instrumen penting untuk mencapai pemerataan ekonomi masyarakat.

Penyaluran program pemerintah seperti distribusi pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok diharapkan semakin melibatkan koperasi hingga ke desa.

Di sektor lingkungan hidup, Jumhur menegaskan pemerintah tidak memberi toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang.

Banyak perusahaan menikmati keuntungan besar tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.

Reklamasi ditegaskan sebagai kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.

Seminar akademik tersebut turut dihadiri oleh sivitas akademika Universitas Nasional serta berbagai narasumber lintas disiplin ilmu.