Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi di wilayahnya.

Ia menyoroti alur pendanaan proyek transportasi massal yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dalam praktiknya.

Mekanisme penyaluran dana publik melalui lembaga tersebut dinilai berpotensi membuka celah kebocoran anggaran.

Persoalan itu telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan perhatian khusus.

Dedi menilai dana sektor migas tidak langsung masuk ke kas daerah akibat rantai birokrasi perusahaan daerah yang terlalu panjang.

Dana tersebut justru digunakan untuk membentuk struktur perusahaan baru seperti anak hingga cucu perusahaan.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Ground Breaking PSEL di Legok Nangka, Nagreg, Kabupaten Bandung.

Selain sektor migas, pengelolaan proyek transportasi massal Trans Jabar yang bekerja sama dengan PT Damri turut disorot.

Kehadiran PT Jasa Sarana dalam proyek tersebut dinilai membuat alur pembayaran menjadi lebih panjang tanpa memberikan nilai tambah sebanding.

Pemprov Jabar harus menyetorkan dana kepada PT Jasa Sarana terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada PT Damri sebagai operator.

Dedi memastikan akan memangkas keterlibatan PT Jasa Sarana dalam proyek tersebut mulai Agustus 2026 mendatang.

Ia berencana mengubah mekanisme pembayaran agar Pemprov Jabar dapat membayar PT Damri secara langsung tanpa perantara.

Berdasarkan hasil audit internal, banyak keuntungan perusahaan daerah yang justru berubah wujud menjadi piutang.

Dedi menyiapkan restrukturisasi menyeluruh dan menargetkan seluruh perusahaan daerah di Jawa Barat dilebur menjadi satu wadah.