Operator seluler menyiapkan fasilitas bilik khusus untuk mendukung proses registrasi nomor HP berbasis biometrik pengenalan wajah.

Fasilitas tersebut dihadirkan guna menjaga kenyamanan serta privasi para pelanggan perempuan, khususnya bagi pengguna berhijab di berbagai gerai.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sempat menyinggung kehadiran bilik khusus ini ketika melakukan evaluasi penerapan regulasi bersama operator.

Menurut Meutya, sistem registrasi kartu SIM harus bersifat inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberadaan bilik khusus ini dinilai penting agar pelanggan yang membutuhkan privasi merasa lebih nyaman selama proses perekaman biometrik.

Pengguna dapat masuk ke ruang yang lebih tertutup untuk membuka penutup wajah sementara secara aman ketika verifikasi diperlukan.

Selain bagi pengguna berhijab, Komdigi juga mendorong para operator untuk menyediakan area aman bagi kelompok difabel.

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam menjalankan prosedur verifikasi.

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital terus mengawal efektivitas program registrasi kartu SIM agar operator mematuhi aturan.

Aturan registrasi biometrik untuk aktivasi kartu SIM di Indonesia sendiri telah resmi diwajibkan mulai tanggal 1 Juli 2026.

Regulasi tersebut mengacu pada Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 setelah melewati tahap uji coba sejak Januari lalu.