Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa setelah dijemput, NFM dibawa menuju Mapolres Pemalang untuk menjalani proses pemeriksaan awal. Namun, ini bukanlah satu-satunya gerakan yang dilakukan oleh tim penyidik.
 
Selain istri bupati, sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang juga dikabarkan turut "dijemput paksa" untuk dimintai keterangan. Langkah ini mengindikasikan bahwa jaringan penyelidikan KPK tidak hanya berhenti pada satu individu, melainkan sedang berupaya memetakan alur dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin melibatkan banyak pihak dalam ekosistem birokrasi setempat.
 

Deja Vu: Pemalang Kembali Terjerat Kasus Korupsi

Kehadiran KPK di Pemalang pada tahun 2026 ini seolah membangkitkan memori kelam yang belum sepenuhnya pulih bagi masyarakat setempat. Kabupaten Pemalang kini tercatat secara resmi mengalami dua kali OTT oleh KPK, yang melibatkan dua bupati berbeda dalam dua periode kepemimpinan yang berlainan.
 
Preseden pertama terjadi pada 11 Agustus 2022 silam. Saat itu, mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, ditangkap dalam operasi serupa. Ia tidak sendirian; Mukti diseret bersama 23 orang lainnya, yang terdiri dari sejumlah kepala dinas dan oknum pihak swasta. Kasus tersebut mengungkap modus operandi suap yang sistematis, baik dalam jual beli jabatan maupun penggelembungan nilai dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pemalang.
 
Proses hukum kasus tersebut telah mencapai tahap pembuktian yang kuat. Para terdakwa, termasuk mantan bupati, akhirnya divonis hukuman penjara selama 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Tak hanya hukuman badan, pengadilan juga mewajibkan mereka untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4,9 miliar, sebuah angka yang mencerminkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh keserakahan oknum pejabat.