Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengambil langkah hukum baru pada hari Selasa.

Lembaga tersebut bergabung dengan Donald Trump untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan.

Putusan itu berkaitan dengan ganti rugi pencemaran nama baik sipil senilai $83.3 million.

Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh penulis E. Jean Carroll terkait pernyataan publik.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Trump ketika masih menjabat sebagai presiden pada tahun 2019.

Gugatan perdata itu muncul setelah penolakan atas tuduhan penyerangan seksual di sebuah pusat perbelanjaan New York pada dekade 1990-an.

Permohonan kepada mahkamah tinggi ini didasarkan pada argumen konstitusional tentang imunitas presiden.

Tim hukum menilai bahwa kepala negara memiliki perlindungan hukum dari kewajiban perdata atas pernyataan resmi.

Pengacara yang mewakili Trump menyebut kasus ini sebagai peristiwa pertama dalam sejarah nasional.

Mereka menyatakan bahwa pengadilan sebelumnya tidak pernah menjatuhkan liabilitas ganti rugi kepada seorang presiden atas tindakannya saat menjabat.

Intervensi federal ini menandai perkembangan penting dalam proses hukum.

Mahkamah Agung kini harus mempertimbangkan batasan perlindungan hukum bagi pejabat tinggi setelah meninggalkan masa jabatannya.

Petisi ganda telah diajukan ke mahkamah tinggi untuk menguji kembali putusan juri federal Manhattan tersebut.

Langkah gabungan ini menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung mengenai sejauh mana kekebalan hukum melekat pada tindakan resmi seorang kepala negara.