Pemerintah Provinsi Aceh resmi mengakhiri masa transisi darurat pemulihan bencana ekologis yang selesai pada 28 Juli 2026.

Wilayah ini dijadwalkan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi mulai 1 Agustus 2026 mendatang.

Pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan senilai Rp58,9 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.

Keputusan tersebut ditetapkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf usai meninjau masukan dari rapat Forkopimda pada 23 Juli 2026.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyatakan optimismenya agar seluruh proses pemulihan dapat berjalan secara maksimal.

Bencana ekologis yang melanda wilayah ini sejak November 2025 telah berdampak luas pada puluhan kabupaten dan kota.

Berdasarkan catatan resmi, sebanyak 18 kabupaten dan kota mengalami dampak dari rangkaian bencana hidrometeorologi tersebut.

Lebih dari 2,5 juta jiwa warga terdampak langsung dan ratusan korban jiwa tercatat meninggal dunia akibat bencana itu.

Selama masa transisi, pembangunan hunian sementara telah mencapai angka penyelesaian 99 persen di lapangan.

Namun, pembangunan hunian tetap tahap II baru mencatatkan angka realisasi sekitar 4 persen saja.

Berbagai infrastruktur publik lain seperti jalan, jembatan, dan sekolah masih membutuhkan percepatan penanganan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui usulan fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan pemerintah daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar daerah yang belum siap tidak perlu dipaksa mengikuti tahapan tersebut.

Tito juga meminta agar penggunaan anggaran jumbo tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas.