Said Iqbal Usul Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Dihapus Total
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar pemerintah menghapus total pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
Ia meminta kebijakan pembebasan pajak diperluas kepada seluruh peserta sebagai penyempurnaan perlindungan sosial bagi pekerja.
Saat ini, pemerintah menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0 persen untuk pencairan JHT hingga Rp50 juta.
Ketentuan itu berlaku bagi peserta yang mencairkan dana paling lambat dua tahun setelah pensiun atau berhenti bekerja.
Dengan skema tersebut, sekitar 95 persen peserta JHT telah menerima manfaat tanpa dikenai pajak.
"Fakta bahwa sekitar 95 persen penerima manfaat JHT telah memperoleh fasilitas tarif pajak 0 persen menunjukkan pemerintah memiliki keberpihakan terhadap perlindungan pekerja.
Karena itu, saya memandang kebijakan ini dapat dikaji lebih lanjut agar ke depan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama," ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Jumat (3/7/2026).
Menurut Said, apabila sebagian besar peserta telah menikmati pembebasan pajak, pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi kemungkinan memperluas kebijakan tersebut kepada seluruh penerima manfaat.
Ia menegaskan JHT merupakan tabungan pekerja yang berasal dari akumulasi iuran selama masa kerja.
Instrumen ini menjadi sumber perlindungan finansial ketika pekerja memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja.
Karena itu, semakin utuh manfaat yang diterima pekerja, semakin kuat pula fungsi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan," katanya.
Said menilai penyempurnaan kebijakan perpajakan JHT sejalan dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia berharap pemerintah, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi serikat pekerja terus membangun dialog. Tujuannya merumuskan kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
"Saya berharap usulan pembebasan pajak JHT dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan fiskal negara, serta keberlanjutan sistem jaminan sosial," ujarnya.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






