PT PLN (Persero) menyoroti peran harga lahan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan pemerintah.

Perseroan menyebut biaya pengadaan lahan menjadi salah satu faktor penentu utama dalam menjaga keekonomian proyek sekaligus tarif listrik yang dihasilkan.

>>> Timex Luncurkan Jam Tangan Vintage Bertema Balap dengan Meca-Quartz

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pengembangan PLTS yang dipadukan dengan baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) sangat sensitif terhadap biaya lahan.

Setiap perubahan harga tanah akan berdampak langsung pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kilowatt-hour (kWh).

"Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan.

Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh.

Jadi kalau harga lahannya Rp600.000 per meter, itu nambahnya 3 sen per kWh," papar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Skema Penugasan Lahan

Untuk mengatasi sensitivitas biaya tersebut, PLN mengandalkan skema penugasan lahan dari pemerintah guna menjaga keekonomian proyek.

Darmawan menjelaskan, penyediaan tanah negara menjadi instrumen kunci agar proyek PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap kompetitif dan mampu menghasilkan tarif listrik yang terjangkau.

Saat ini, PLN tengah memproses data lahan di Pulau Jawa berdasarkan usulan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

>>> SIG Pasok Beton untuk Sekolah Rakyat di 4 Provinsi, Capai 28 Ribu Meter Kubik

Dari usulan awal seluas 28.000 hektare, PLN telah mengidentifikasi sekitar 8.500 hektare lahan yang secara teknis sesuai dengan jaringan transmisi dan gardu induk, untuk menopang kapasitas sekitar 8,5 gigawatt peak (GWp).