Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (25/6).

in1

>>> Netflix Rilis Gambar Baru Ray Gunn, Film Animasi Brad Bird Tayang 18 Desember 2026

Menurut Burhanuddin, pemisahan penanganan perkara antara kedua satuan kerja tersebut kurang efektif dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru.

Ia menilai idealnya kedua satker berada di bawah satu naungan Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.

"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum?

Karena di kami ini sebenarnya idealnya adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan regulasi internal yang terpisah antara Jampidum dan Jampidsus sering memicu kebingungan di lapangan dan memperpanjang koordinasi.

"Sekarang dipisah-pisah antara Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga orang akan bertanya-tanya kenapa yang dikedepankan kok Pidum-Pidum terus?" tuturnya.

Ia mengusulkan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi untuk menyelaraskan aturan pelaksanaan yang sebelumnya terpisah.

>>> Netflix Rilis Gambar Baru Alley Cats, Tayang 7 Agustus 2026

Meski demikian, Burhanuddin menekankan penyatuan ini masih berupa wacana dan membutuhkan masukan dari para ahli agar struktur Kejaksaan lebih efektif dan efisien.

"Bagaimanapun kita akan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara sehingga pelaksanaannya lebih mudah, efektif, dan murah, tidak terlalu panjang antara perpisahan Pidum dan Pidsus," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan capaian Kejaksaan selama enam bulan pertama pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.

"KUHP baru menggeser paradigma hukum pidana dari instrumen pembalasan menuju keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Perbaikan pelaku menjadi tujuan utama, bukan semata-mata menghukum," jelasnya.

Pada periode Januari hingga Mei 2026, Jampidum telah mengimplementasikan 6 dari 9 mekanisme baru dalam regulasi transisi, termasuk plea bargaining dan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk korporasi.

Burhanuddin mengakui masih ada tantangan, seperti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana resmi.

Ia juga menyoroti perbedaan penafsiran antar-aparat penegak hukum di lapangan dan mendorong penghapusan birokrasi berbelit-belit.

>>> Netflix Rilis Gambar dan Konsep Baru 'Steps', Tayang 20 November 2026

"Jangan sampai prosedur rumit menghalangi tercapainya keadilan restoratif yang menjadi tujuan utama penegakan hukum," pungkasnya.