Jaksa Agung Usulkan Penyatuan Pidum dan Pidsus dalam Satu Komando
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (25/6).
Menurut Burhanuddin, pemisahan penanganan perkara antara kedua satuan kerja tersebut kurang efektif dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru.
Ia menilai idealnya kedua satker berada di bawah satu naungan Jaksa Agung Muda Bidang Operasi.
"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum?
Karena di kami ini sebenarnya idealnya adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan regulasi internal yang terpisah antara Jampidum dan Jampidsus sering memicu kebingungan di lapangan dan memperpanjang koordinasi.
"Sekarang dipisah-pisah antara Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga orang akan bertanya-tanya kenapa yang dikedepankan kok Pidum-Pidum terus?" tuturnya.
Ia mengusulkan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi untuk menyelaraskan aturan pelaksanaan yang sebelumnya terpisah.
Meski demikian, Burhanuddin menekankan penyatuan ini masih berupa wacana dan membutuhkan masukan dari para ahli agar struktur Kejaksaan lebih efektif dan efisien.
"Bagaimanapun kita akan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara sehingga pelaksanaannya lebih mudah, efektif, dan murah, tidak terlalu panjang antara perpisahan Pidum dan Pidsus," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan capaian Kejaksaan selama enam bulan pertama pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
"KUHP baru menggeser paradigma hukum pidana dari instrumen pembalasan menuju keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif. Perbaikan pelaku menjadi tujuan utama, bukan semata-mata menghukum," jelasnya.
Pada periode Januari hingga Mei 2026, Jampidum telah mengimplementasikan 6 dari 9 mekanisme baru dalam regulasi transisi, termasuk plea bargaining dan Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk korporasi.
Burhanuddin mengakui masih ada tantangan, seperti belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana resmi.
Ia juga menyoroti perbedaan penafsiran antar-aparat penegak hukum di lapangan dan mendorong penghapusan birokrasi berbelit-belit.
"Jangan sampai prosedur rumit menghalangi tercapainya keadilan restoratif yang menjadi tujuan utama penegakan hukum," pungkasnya.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






