Polda Metro Jaya Larang Mahasiswa Demo di Bundaran HI, Alihkan ke Patung Kuda
Polda Metro Jaya melarang mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Pihak kepolisian mengarahkan massa untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Patung Kuda atau di depan Gedung DPR/MPR RI.
Larangan tersebut diterbitkan karena Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
"Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi karena ada kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat lainnya.
Karena itu kami mengajak semua pihak untuk saling memahami dan menghormati," ujar Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya.
Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara aksi agar titik berkumpul berpindah ke lokasi yang disarankan.
"Sudah dilakukan komunikasi untuk mengalihkan titik aksi dari Bundaran HI ke sekitar Patung Kuda ataupun depan DPR/MPR sehingga aspirasi tetap bisa tersampaikan dengan baik dan dilindungi undang-undang," kata Kombes Budi Hermanto.
Pengamanan Demonstrasi
Aparat gabungan TNI-Polri menyiagakan sebanyak 6.088 personel guna mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta.
Pengamanan difokuskan pada empat lokasi utama, yaitu kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya.
Kombes Budi Hermanto merinci jumlah personel gabungan terdiri atas 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brimob, dan 200 personel bantuan kendali operasi (BKO) Korps Sabhara.
Selain itu, diterjunkan pula 3.802 personel Polda Metro Jaya serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.
"Penyampaian aspirasi kepada publik dilindungi oleh undang-undang.
Kehadiran petugas Polri dan TNI untuk menjamin aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik," ujar Kombes Budi Hermanto.
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi aksi ini, pemerintah menyatakan sikap terbuka terhadap seluruh tuntutan yang dibawa oleh kelompok mahasiswa.
"Ya, tentunya kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan kepada pemerintah," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Namun, pemerintah memberikan catatan mengenai batas waktu penyelesaian masalah ekonomi yang dituntut oleh massa.
"Tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu," kata Prasetyo Hadi saat menanggapi ultimatum 18 hari dari mahasiswa.
Update Terbaru
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






