DPR dan Pemerintah Sepakati Kenaikan Target Pendapatan Negara 2027
Panitia Kerja Penerimaan Negara Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati kenaikan target pendapatan negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja pada Kamis, 11 Juni 2026 sore, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.
Target pendapatan negara dinaikkan menjadi 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka ini mengubah usulan awal Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 yang menetapkan batas bawah 11,82 persen.
Penyesuaian tersebut menaikkan batas bawah sebesar 0,19 persen, sementara batas atas tetap 12,4 persen terhadap PDB.
Fokus pada Pajak Karbon dan Cukai Minuman Berpemanis
Pokok kebijakan penerimaan negara mencakup sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Penerapan pajak karbon menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan perpajakan yang dibahas Panitia Kerja bersama otoritas fiskal.
Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 dari Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menjelaskan bahwa batas bawah disepakati menjadi 12,01 persen.
Panitia Kerja meminta Kementerian Keuangan segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan target penerimaan tersebut.
Selain pajak karbon, optimalisasi penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga menjadi instruksi khusus kepada pemerintah.
Fauzi Amro menuturkan bahwa pajak karbon menjadi titik tekan dalam kebijakan ini.
Langkah optimalisasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan dinilai strategis untuk memperkuat postur penerimaan fiskal nasional.
Sektor ini diharapkan mampu menutup kekurangan target penerimaan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemerintah menyambut baik keputusan Panitia Kerja tersebut dan menganggap target baru masih dalam batas wajar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengumpulan pendapatan negara akan digenjot melalui peningkatan efisiensi kinerja pada sektor pajak serta bea dan cukai.
Kementerian Keuangan berencana memperluas basis data perpajakan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.
Langkah penegakan hukum, penyelarasan sistem perpajakan digital global, serta pemberian insentif fiskal terukur juga disiapkan untuk mendongkrak investasi.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






