Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik pada 22 Juli di Istana Negara.

Ia menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.

>>> Wakapolri ke 282 Perwira Remaja Akpol: Bangun Integritas

Kehadiran Sudaryono dinilai membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah ekonom menilai ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan, bukan lagi memperluas cakupan program, melainkan membenahi tata kelola.

Konsolidasi Tata Kelola Jadi Prioritas

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan arah baru BGN seharusnya tidak lagi bertumpu pada perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat.

Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang optimal.

Rizal menilai latar belakang Sudaryono di sektor pertanian dapat menjadi modal penting untuk memperkuat integrasi rantai pasok pangan nasional.

Integrasi dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan dapat memperkuat sisi produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di daerah.

Namun, integrasi tersebut baru bisa berjalan apabila fondasi tata kelola lebih dulu dibenahi.

Rizal mendorong pembentukan basis data tunggal penerima manfaat, audit menyeluruh terhadap dapur, standardisasi pemasok, mekanisme respons cepat atas kasus keracunan, serta indikator keberhasilan yang berorientasi pada dampak gizi.

>>> Panduan Cek Desil Kesejahteraan Bansos Kemensos, Lengkap dengan Penjelasan Desil 1 sampai 10

Tiga PR Utama yang Harus Dibereskan

Analis Senior ISEAI Ronny P Sasmita melihat arah baru BGN ditentukan oleh keberanian mengoreksi desain kelembagaan dan tata kelola program.

Ia menilai selama ini persoalan MBG tidak hanya pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga desain kebijakan yang terlalu ambisius, rantai pasok yang lemah, dan tata kelola anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel.