>>> Samsung Galaxy Watch9 dan Watch Ultra2 Resmi, Harga Mulai Rp5,9 Juta

Kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh dan mencari solusi bersama manajemen, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama pemerintah adalah mencegah PHK. "Kalau perusahaan masih bisa diselamatkan, maka harus diselamatkan.

Kalau membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir," tegas Said Iqbal.

KSPI bersama pemerintah akan mendorong berbagai alternatif sebelum PHK dilakukan.

Langkah yang akan dibahas antara lain penyesuaian jam kerja, efisiensi biaya operasional, intervensi kebijakan pemerintah terkait energi dan bahan baku, serta opsi merumahkan pekerja sementara.

Said Iqbal mencontohkan intervensi pemerintah pada industri keramik melalui penyesuaian harga gas dan penyelamatan PT Pakerin sebagai bukti kebijakan dapat menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Namun, jika PHK tidak dapat dihindari, Said Iqbal menegaskan seluruh hak pekerja wajib dipenuhi sesuai undang-undang.

"Tidak boleh ada pesangon yang dicicil, tidak boleh ada upah proses yang tidak dibayarkan," tegasnya.

Ia menutup pernyataan dengan menekankan bahwa penyelamatan lapangan kerja adalah tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.

>>> Saham Dell Melonjak Berkat Pertumbuhan Pendapatan AI Server yang Pesat

"Negara harus hadir ketika dunia usaha menghadapi kesulitan dan ketika buruh terancam PHK," pungkas Said Iqbal.