Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.

Daniel meminta pemerintah lebih mengutamakan evaluasi terhadap kebijakan yang menuai penolakan masyarakat.

>>> Anies Baswedan Dihujat Netizen Usai Singgung Pilpres 2024, Disebut 'NPD Final Boss'

Menurut Daniel, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Ia menilai sikap peduli masyarakat terhadap kondisi bangsa justru perlu dihargai.

"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa," ujar Daniel.

"Yang bahaya ketika rakyat sudah tidak peduli terhadap kondisi bangsa.

Berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kebijakan pemerintah, merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi," tambahnya.

Daniel juga menyoroti dugaan adanya pihak yang menggerakkan demonstrasi. Menurutnya, isu tersebut perlu disikapi secara proporsional.

>>> Pengamat: Tuntutan Demo Mahasiswa Harus Berbasis Kajian, Bukan untuk Menggembosi Pemerintah

Ia mengatakan hal yang lebih penting adalah mendengarkan substansi tuntutan masyarakat. Aspirasi itu dinilai dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.

"Karena itu, yang lebih penting adalah mendengarkan substansi dari aspirasi yang disampaikan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.

Terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menggerakkan demonstrasi, disikapi saja secara proporsional," tegas Daniel.

Daniel menegaskan pemerintah harus mengevaluasi kebijakan apabila mendapat penolakan luas. Ia menilai langkah tersebut lebih mendesak dibanding memperdebatkan pihak yang berada di balik demonstrasi.

"Yang lebih penting dan mendesak adalah evaluasi kebijakan.

Jika ada kebijakan yang menuai penolakan luas dari rakyat, maka tugas pemerintah adalah mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan yang ada," katanya.

>>> Niat Baik Prabowo Sejahterakan Rakyat Lewat MBG dan Kopdes Dipertanyakan

Ia juga berharap momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dialog yang terbuka dapat meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.