Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia kemungkinan besar dipicu oleh kenaikan harga barang.

Meski demikian, ia optimistis dampak kenaikan angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bisa ditekan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasinya.

>>> DPRD Jabar Sampaikan Aspirasi Ekonomi ke DPR RI, Soroti Daya Beli dan Pengangguran

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), Luhut menekankan pentingnya efisiensi di berbagai sektor. Ia menyebut efisiensi menjadi target utama dalam program-program yang dijalankan.

“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.

Selain efisiensi, Luhut menyoroti pemanfaatan bonus demografi sebagai faktor penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia meminta sinergi antarlembaga dan otoritas terkait untuk mengelolanya secara optimal.

Menurutnya, peluang bonus demografi tidak akan berlangsung selamanya. Seluruh pemangku kepentingan harus bekerja kompak agar momentum ini bisa dimanfaatkan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit.

>>> Indonesia Darurat TBC, DPR Dorong MBG Jadi Senjata Lawan Penyakit Mematikan

Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujar Luhut dikutip dari ANTARA.

Luhut juga menyoroti pengembangan transformasi digital pemerintahan (GovTech) yang tengah didorong. Ia meyakini teknologi ini dapat menjaga kinerja ekonomi nasional dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Digitalisasi layanan pemerintah, menurut dia, berpotensi menekan praktik korupsi sehingga menciptakan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti anomali dalam perekonomian nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

>>> PLN Bangun Sarana Air Bersih di Bandung, Tingkatkan Kualitas Hidup Warga

Prabowo menilai manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. Pemerintah berkomitmen memperbaiki kebijakan agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih adil dan merata.