Ia menyampaikan, penerapan Business Judgment Rule hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh potensi konflik kepentingan dikelola secara transparan.

Sinkronisasi regulasi material mutlak diperlukan, sehingga instrumen hukum tidak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keputusan murni manajemen perusahaan.

“Kita semua harus memahami secara jernih bahwa terjadinya suatu kerugian negara itu tidak sama dengan sebuah tindakan korupsi.

Business Judgment Rule tentu menjadi cara terbaik meminimalisir agresivitas dari penerapan UU Tipikor di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Eksekutif Nagara Institute menegaskan bahwa restrukturisasi ribuan BUMN merupakan langkah berani Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran bersama.

Penataan ulang sistem korporasi negara itu menjadi momentum krusial untuk menempatkan figur profesional terbaik pada struktur kepemimpinan baru.

“Mari kita mengkritisi rencana besar BPI Danantara ini, tetapi pada saat bersamaan tetap bertanggung jawab mencari tahu keuntungannya.

Maka, kami coba memberikan pesan keras kepada pengelola agar memilih orang yang tepat demi mengelola aset negara,” ungkap Akbar.

Ia meyakini, kolaborasi yang solid antara pengawas independen dan institusi pemerintah mampu melahirkan sistem investasi nasional yang sangat kredibel.

Dengan begitu, keberhasilan jangka panjang BPI Danantara akan membawa lompatan besar bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di masa depan.

“Forum diskusi ilmiah ini sengaja kami bangun untuk menghadirkan kapasitas terbaik dalam merekam pemikiran objektif dari seluruh masyarakat.

>>> Video Anjing Kecil Ketakutan Diselamatkan dari Bangunan Runtuh Usai Gempa Venezuela

Kita berharap penegakan hukum berjalan adil tanpa nuansa politis agar transformasi ekonomi ini berhasil memakmurkan kita semua bersama,” pungkasnya.