Pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional Batch 4 pada Juli 2026. Program ini menyasar lulusan diploma, sarjana, dan pendidikan profesi yang baru menyelesaikan studi.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta mengikuti program magang tersebut. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam tiga gelombang hingga akhir tahun.

>>> AHY: Indonesia Tak Perlu Malu Bekerja Sama dengan Negara Lain untuk Perkuat Pertahanan

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana menyatakan gelombang pertama dimulai Juli 2026 dengan target sekitar 50 ribu peserta.

"Program Magang Nasional Batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2026, dengan rencana awal sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun," ujar Kurnia.

Program ini didukung oleh 8.056 mitra penyelenggara, terdiri dari perusahaan swasta serta kementerian dan lembaga pemerintah. Sebanyak 874 mitra berasal dari BUMN.

Sektor perbankan BUMN menjadi penyedia program magang terbanyak dengan 1.033 posisi yang tersedia.

Cara Daftar dan Persyaratan

Pendaftaran dilakukan melalui platform MagangHub di maganghub. kemnaker.

>>> Menag Tetapkan 10 Muharam sebagai Hari Lebaran Anak Yatim dan Difabel

go. id.

Setiap pelamar dapat memilih maksimal dua posisi sesuai minat dan kompetensi.

Perusahaan akan melakukan seleksi setelah pendaftaran ditutup. Peserta yang lolos menjalani magang selama enam bulan.

Selama program, peserta mendapat uang saku bulanan setara UMP atau UMK, perlindungan jaminan sosial, dan sertifikat resmi pemagangan.

Ada pula peluang direkrut menjadi karyawan tetap jika kinerja dinilai baik.

>>> Meksiko Hajar Republik Ceko 3-0 dan Lolos Sempurna ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Persyaratan utama: WNI dengan NIK, lulusan diploma/sarjana/profesi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun (khusus pemegang sertifikat profesi maksimal dua tahun sejak ijazah diploma/sarjana), dan berasal dari perguruan tinggi terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.