Pemerintah membantah adanya pengkondisian dalam aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Pemerintah menegaskan menghormati seluruh bentuk penyampaian pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritisi program prioritas tersebut.

>>> Anggota DPR Pertanyakan Absennya Anggota Ex-Officio LPS di Rapat Komisi XI

Pelaksana Tugas (Plt.

) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Terkait dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar.

Posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ujar Kurnia di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan setelah munculnya aksi massa yang mendukung keberlanjutan Program MBG di berbagai daerah. Aksi tersebut terjadi setelah mahasiswa dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi menuntut evaluasi program.

Fokus Pembenahan Tata Kelola MBG

Menurut Kurnia, pemerintah saat ini fokus melakukan pembenahan tata kelola Program MBG agar implementasinya lebih baik.

>>> Ilmuwan Temukan 'Tutup' Alami yang Menahan Letusan Supervolcano Yellowstone

Perbaikan dilakukan di berbagai lini, terutama setelah adanya pimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pada intinya yang saat ini pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," katanya.

BGN sebelumnya telah mengambil langkah penataan program.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari pada 18 Juni lalu menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menerima insentif selama libur sekolah seiring penghentian sementara distribusi MBG.

Kebijakan itu diterapkan untuk penataan dan standardisasi tata kelola program serta mendukung efisiensi anggaran. Saat ini terdapat 27.820 unit SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.

Dengan asumsi penghentian insentif Rp6 juta per hari selama 18 hari libur sekolah, BGN memperkirakan efisiensi anggaran insentif SPPG mencapai sekitar Rp3 triliun.

>>> Ilmuwan Ungkap Alasan Ilmiah di Balik Dengkuran Kucing, Bukan Sekadar Bahagia

Pemerintah menegaskan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk memastikan Program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.