Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Polri segera menginvestigasi dugaan pemberian uang Rp20 juta oleh oknum polisi kepada mahasiswa.

Uang tersebut diduga untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI.

>>> Konsumsi Token LLM China Tembus 100 Triliun per Hari, AI Makin Laku Keras

Dugaan ini mencuat setelah mantan Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengungkapkannya. Abdullah menekankan pentingnya investigasi untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut.

Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Abdullah, Rabu (24/6/2026).

Ia meyakini Polri memiliki pengawasan internal yang profesional. Menurutnya, keterbukaan informasi krusial agar tidak muncul spekulasi negatif di masyarakat.

Abdullah menegaskan sanksi tegas harus diberikan jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang. "Kasus ini harus diungkap secara terang benderang.

Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya," tegasnya.

Aktor Intelektual Harus Diungkap

Lebih lanjut, Abdullah mendesak penyelidikan tidak berhenti pada oknum pemberi uang di lapangan. Ia meminta Polri mengejar aktor intelektual di balik skenario pengalihan demonstrasi.

Kehadiran aktor intelektual dinilai berbahaya karena berpotensi merusak demokrasi dan menciptakan benturan persepsi antarlembaga negara. "Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral.

>>> DPR Desak Polri Bongkar Aktor di Balik Uang Demo Rp20 Juta ke Mahasiswa

Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang," lanjutnya.

Komisi III DPR RI menyatakan kesiapan mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan.

Salah satunya dengan memanggil pihak terkait, baik dari BEM FH UBK maupun Polri, untuk mendapatkan fakta transparan.

Skandal ini mencuat setelah BEM FH UBK mengeluarkan pernyataan resmi di Instagram pada Senin (22/6).

Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara.

BEM FH UBK mendesak nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan.

Beberapa nama yang disebut antara lain Muhammad Abdi Maludin, Rafly Maulana Akbar, Mubarak Tuasamu, Pujiono, dan Muhammad Rafi Bastian.

>>> Komunitas Otomotif Kini Padukan Hobi Mobil dengan Olahraga Padel

Kasus ini menjadi sorotan publik karena para pengurus tersebut sebelumnya sempat bertemu langsung dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka usai aksi demonstrasi.