Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah tuduhan penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk layanan hemodialisis di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung.

Isu mark up anggaran tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, memberikan klarifikasi resmi.

>>> Satgas PRR Dorong Percepatan Rehabilitasi Sawah Pascabencana di Sumatera

Aji menjelaskan bahwa dana Rp30 miliar yang disebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berdialog dengan Presiden Prabowo bukan untuk satu rumah sakit.

Anggaran itu merupakan total pengadaan alkes canggih untuk 66 RSUD dalam program Quick Win.

"Masing-masing RSUD akan mendapatkan dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp30 miliar dari program SIHREN (Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network)," ujar Aji.

Alat yang disediakan meliputi cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, mammography, dan lainnya.

RSUD Krui sendiri mendapat bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk alat canggih tersebut, bukan hanya untuk layanan hemodialisis.

>>> Kemenag Tetapkan Penerima PIP Madrasah Tahap I 2026

Bantuan Alkes Dasar dan Total Anggaran

Selain alkes canggih, setiap RSUD juga menerima bantuan alkes dasar senilai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.

Khusus RSUD Krui, Kemenkes mengalokasikan sekitar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Alkes dasar tersebut meliputi bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, syringe pump, USG, ventilator, dan berbagai peralatan operasi.

Total dukungan untuk RSUD Krui mencapai Rp56,7 miliar dari akumulasi bantuan alkes canggih dan mendasar.

Langkah ini diharapkan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi warga Pesisir Barat.

>>> Prediksi Yordania vs Aljazair: Adu Taktik dan Duel Bintang Demi Lolos Fase

Aji berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar di media sosial. Isu yang berkembang seolah-olah menunjukkan Menteri Kesehatan melakukan penggelembungan harga alkes.