Di saat masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan pemadaman listrik, sorotan publik tertuju pada besaran penghasilan jajaran direksi PT PLN (Persero).

Laporan keuangan PLN tahun buku 2025 menunjukkan pendapatan perusahaan mencapai Rp582,68 triliun, naik 6,83% dibandingkan tahun sebelumnya.

>>> Pemkab Bogor Normalisasi Saluran Air di Empat Kecamatan untuk Cegah Banjir

Namun laba bersih merosot tajam 66,86% menjadi Rp7,01 triliun dari Rp21,17 triliun pada 2024.

Meski laporan keuangan 2025 tidak merinci gaji masing-masing direktur, data Laporan Tahunan PLN 2023 mencatat total gaji untuk 10 direksi mencapai Rp45,24 miliar per tahun.

Rata-rata setiap direktur menerima Rp4,52 miliar per tahun atau sekitar Rp377 juta per bulan, belum termasuk fasilitas, tunjangan, dan insentif kinerja.

Remunerasi Direksi dan Beban Kepegawaian

Struktur penghasilan direksi terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, serta tantiem atau bonus kinerja tahunan. Dalam laporan tahunan sebelumnya, total remunerasi direksi tercatat mencapai ratusan miliar rupiah dalam setahun.

Pada saat yang sama, beban kepegawaian PLN pada 2025 meningkat menjadi Rp36,01 triliun dari Rp30,70 triliun pada tahun sebelumnya.

Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan melonjaknya biaya operasional perusahaan.

Sorotan terhadap remunerasi manajemen muncul karena berbarengan dengan keluhan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik. Publik mempertanyakan apakah peningkatan biaya pegawai dan besarnya kompensasi manajemen sejalan dengan kualitas layanan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan terjadi setelah dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta (IPP) mengalami masalah teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Jawa.

>>> PT IWIP dan WBN Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Halmahera

Akibatnya, pasokan listrik berkurang dan mempengaruhi keandalan sistem.

Setelah gangguan, PLN bersama pengelola pembangkit melakukan perbaikan. Salah satu pembangkit telah kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu petang.