>>> Shin Tae-yong Sadar Tidak Mudah Melatih Persija, Tekanan Suporter Jadi Sorotan

"Fokusnya adalah memutus jaringan penyelundupan manusia, memperkuat pertukaran informasi, dan melakukan kampanye informasi agar calon pengungsi tidak mudah tertipu oleh janji bahwa Indonesia adalah jalur cepat menuju Australia," katanya.

Arie menegaskan bahwa upaya pengurangan arus masuk pengungsi tidak boleh dilakukan dengan menutup akses perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan suaka.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat mekanisme deteksi awal, registrasi, penanganan di titik kedatangan, serta kerja sama diplomatik agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada Indonesia sebagai negara transit.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dapat mendorong lebih banyak skema solusi jangka panjang, termasuk penempatan ke negara ketiga, repatriasi sukarela saat kondisi negara asal sudah aman, dan skema jalur pelengkap seperti pendidikan, pelatihan, atau sponsor kemanusiaan.

"Indonesia perlu tetap menjalankan kewajiban kemanusiaan, tetapi negara tujuan dan komunitas internasional juga harus mengambil bagian yang lebih nyata dalam pendanaan, penempatan, dan penyelesaian jangka panjang bagi para pengungsi," ujarnya.

Senada dengan Arie, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa Indonesia dapat memperkuat diplomasi publik dan meningkatkan pengawasan di berbagai wilayah sehingga Indonesia tidak menjadi sasaran para pengungsi.

Menurut Reza, Indonesia dapat berkonsultasi dengan PBB agar wilayah-wilayah asal para pengungsi dapat dijadikan target praktik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) negara-negara maju yang sesuai dengan kekhasan pembangunan mereka.

>>> Veda Ega Pratama Finis Kelima di Moto3 GP Ceko 2026

Indonesia juga dapat berkonsultasi dengan PBB agar UNHCR dan IOM melakukan program pemberdayaan bagi para pengungsi yang berada di Indonesia sehingga mereka mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Australia, kata Reza.